Langsung ke konten utama

Mengais Untung dalam Derita Yaman




Inggris tak henti menuangkan bensin ke dalam api di semenanjung Arab. Pidato Joe Biden tak berpengaruh. London tetap menyokong Saudi dengan senjata. Tahun lalu nilai ekspornya mencapai 27 triliun rupiah. Sementara di Yaman, 16 ribu lebih warga sipil meregang nyawa.

 

Sejumlah legislator senior Amerika Serikat meminta Inggris menunjukkan tanggung jawab moralnya. Mereka meminta London ikut membantu mengakhiri agresi militer koalisi Arab Saudi di Yaman. Permintaan ini menyusul perubahan kebijakan Abang Sam dalam mendukung Riyadh di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.  

Dalam pidatonya pekan lalu, Joe Biden mengumumkan akan menghentikan dukungannya  terhadap agresi Saudi di Yaman, termasuk penjualan senjata ke Riyadh.  Perhatian lalu mengarah ke London. 

Apakah kebijakan ini akan diikuti Inggris, sekutu AS? Inggris telah mengesahkan ekspor senjata berupa ke Saudi dengan nilai hampir 1,4 miliar pound sterling atau kurang lebih 27 triliun rupiah sejak Juli hingga September tahun lalu.  

Senator senior dari Oregon, Ron Wyden, mengatakan AS tak semestinya berbisnis senjata dengan pemerintahan yang memiliki rekam jejak bengis dalam menggunakan senjata. "Dan sekutu AS, seperti Inggris dan Prancis, seharusnya bertindak sama. Jadi, hentikan menyokong rezim Saudi," katanya.  

Senator lainnya, Chris Murphy, menekankan pentingnya penghentian jualan senjata ke Riyadh. Ia bilang, banyak orang di Inggris "Berbagi keprihatinannya dengan kami ihwal penjualan senjata yang sama saja mmenuangkan minyak tanah ke dalam api di Yaman."

Menurut Murphy, manfaat ekonomi dari jualan senjata tidak menguntungkan signifikan bagi keamanan nasional. Negara mesti memiliki tanggung jawab moral untuk menghakiri petaka yang sedang berlangsung di Yaman. 

Ia berpendapat, jika AS dan Inggris bertindak bersama-sama itu jauh lebih efektif dibandingkan jalan sendiri-sendiri. Ia berharap AS dapat bekerjsama memperioritaskan sebuah resolusi diplomatik penyelesaian konflik di Yaman. 

Kementerian Luar Negeri AS sejauh ini menolak menanggapi usulan kerja sama. Termasuk, apakah pemerintahan Biden akan mendorong pemerintahan Boris Johnson untuk mengikutinya. 

Sementara Inggris menegaskan enggan mengikuti langkah AS. Johnson mengindahkan kritik sejumlah tokoh di parlemen. Menteri Luar Negeri James Cleverly mengatakan, kebijakan Bidan hanya berlaku untuk Washington.

Menurut mantan Direktur urusan Negara Teluk di Dewan Keamanan Nasional AS, Kirsten Fontenrose, terlalu dini memprediksi seberapa besar Biden dapat menekan Johnson di saat AS berupaya memperkuat hubungan diplomatiknya dengan banyak negara lain. Juga belum jelas, apakah AS akan memberhentikan penjualan suku cadang ke industri pertahanan Inggris yang menjual senjatanya ke Saudi. 

Dalam tekanan industri pertahanan Inggris, kata dia, Johnson tetap menjual senjata ke Saudi. Inggris tak ingin melewatkan kesempatan emas setelah Saudi ditinggalkan AS.

Pemerintahan Biden tak suka dengan rezim Saudi. Namun ini bertentangan dengan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan sekutunya, Inggris. "Jadi ini yang harus didamaikan," kata analis pertahanan AS, Loren Thompson.

Suplai ratusan atau bahkan ribuan suku cadang dari AS ke pabrik senjata Inggris, menurut ahli, menunjukkan bahwa tampaknya pidato Biden tak mempengaruhi Inggris menjual senjata ke Saudi.

Selain itu, Bidan belum memenuhi janjinya untuk membuka laporan publik ihwal pembunuhan jurnalis Washington Post Jamal Khashoggi. Para ahli mengatakan, rincian laporan memuat bukti terlibatnya putra makhota Saudi, Mohammad bin Salman.

"Jika AS mau membukanya, ini akan memberikan banyak tekanan pada Inggris," kata aktivis organisasi perdamaian Saferworld, Roy Isbister. 

Jika Washington serius memperhatikan nasib Yaman, kata Roy, Biden mesti sekutunya menghentikan jualan senjata. Jika tidak, Inggris justru berpotensi merusak kebijakan baru AS. "Untuk dapat melanjutkan intervensinya di Yaman,  Saudi mesti membutuhkan dukungan suplai," katanya. 

***

Sejak Maret 2015, koalisi militer Saudi menyerang Yaman. Mereka belum dapat menduduki Sanaa lantaran mendapatkan perlawanan dari kelompok Houthi Ansarullah dan angkatan bersenjata Yaman. 

Meski demikian, PBB mengingatkan agresi militer telah menyeret negara tetangga Saudi ini masuk ke dalam krisis kemanusiaan terparah di dunia. Banyak anak-anak tak mampu mendapatkan makanan yang cukup, air bersih dan kesempatan bersekolah. 

PBB mencatat 2,381 wanita, 3,790 anak, dan 16,978 warga sipil lainnya terbunuh di Yaman akibat agresi koalisi Saudi. Sementara 2,780 wanita, 4,089 anak, and 26,203 warga sipil terluka.

Setidaknya 4,168,301 orang (606,694 keluarga) mengungsi karena pesawat tempur Saudi membombardir kota, kampung, rumah, sekolah dan rumah sakit selama lima tahun lebih. Di sisi lain, ekonomi Yaman yang telah rapuh sebelum agresi kini kolaps. Situasi ini memperparah krisis kemanusiaan di Yaman. 

***

Pada 18 Juni 2019, media berbasis di Inggris, The Guardian, melaporkan, London bukan hanya menyuplai senjata untuk agresi Saudi ke Yaman tapi juga menyediakan para ahli untuk menjaga perang tetap berlanjut. 

London mengirim ahli jet tempur, teknisi, hingga pelatih pilot. Perusahaan senjata terbesar di Inggris, BAE Systems, sangat banyak memainkan peran. 

"Jika kami tak ada di sana (Saudi), maka dalam 7 sampai 14 hari tidak akan ada jet di langit (Yaman)," kata seorang pekerja di BAE dalam kanal 4's Dispatches.  []


Sumber: The Guardian.com, Saba.ye