Langsung ke konten utama

Facebook Siap Diselidik Badan Independen terkait Kasus Sensor Konten dan Posting Pro-Palestina

Facebook berjanji akan mengizinkan badan independen untuk melakukan penyelidikan ke moderasi konten posting berbahasa Arab dan Ibrani setelah raksasa teknologi itu dituduh menghapus dan menyensor konten pro-Palestina.

“Kami telah bermitra dengan pakar organisasi nirlaba dalam bisnis dan hak asasi manusia, BSR, untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia terhadap dampak Facebook selama kekerasan intensif Mei-Juni di Israel dan Palestina,” kata Facebook dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.

“BSR akan memeriksa sumber internal Facebook yang relevan dan terlibat dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak. Kami akan menerapkan rekomendasi dewan dalam uji tuntas kami, mendefinisikan dan memprioritaskan semua masalah hak asasi manusia yang menonjol sesuai dengan pedoman Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia.”

Perusahaan teknologi itu menambahkan bahwa mereka akan secara terbuka mengomunikasikan hasil investigasi pada tahun 2022.

Pengumuman itu muncul setelah Dewan Pengawas Facebook merilis laporan awal tahun ini, menyerukan badan independen untuk menyelidiki klaim “penindasan” terhadap konten yang berkaitan dengan Israel-Palestina.

Aktivis dan kelompok hak asasi menuduh raksasa media sosial, yang juga memiliki Instagram dan WhatsApp itu, menyensor akun warga Palestina dan pendukungnya setelah penghapusan posting pro-Palestina.

Hampir 200 anggota staf Facebook juga menuduh sistemnya secara tidak adil menghapus atau menurunkan peringkat konten pro-Palestina sebelum dan selama serangan terbaru Israel di Gaza.

Menyusul kritik tersebut, Dewan Pengawas Facebook merilis sebuah laporan dan menyerukan peninjauan independen terhadap dugaan bias dalam moderasi unggahan Palestina dan Israel.

Untuk tinjauan independen terhadap dugaan bias, dewan mengatakan pengulas tidak boleh "terkait dengan kedua sisi konflik Israel-Palestina", dan harus memeriksa moderasi konten manusia dan otomatis dalam bahasa Arab dan Ibrani.

Salah satu perhatian utama di antara para pendukung digital adalah sejauh mana Facebook menghapus konten Palestina atas permintaan rezim Israel, termasuk unit siber kementerian kehakiman, dan jaringan sukarelawan yang sangat terorganisir yang melaporkan konten pro-Palestina.

Dewan menjawab pertanyaan ini, menanyakan Facebook selama penyelidikannya apakah perusahaan telah menerima permintaan resmi atau tidak resmi dari Israel untuk menghapus konten pada bulan April dan Mei.

Perusahaan menjawab bahwa mereka belum menerima "permintaan hukum yang sah" dari otoritas pemerintah dalam kasus satu pos tertentu yang menjadi fokus laporan dewan. Namun Facebook "menolak untuk memberikan informasi yang tersisa yang diminta oleh dewan". []